TAMBAHAN CALON PESERTA PPG 2019

data tambahan calon peserta PPG 2019

meliputi peserta pretest yang lulus tahun 2017 dan 2018  dan belum terpanggil PPG

dimohon semua calon  peserta PPG 2019  (sesuai lampiran) untuk segera melakukan pemberkasan.

17102018

Pemberkasan PPG 2019

Berikut kami sampaikan nama – nama yang lulus Pretest PPG 2019.

 

CALON PESERTA PPG 2019

 

Untuk selanjutnya nama – nama tersebut bisa melakukan pemberkasan apabila merasa bisa mencukupi semua persyaratan administrasi, diantaranya :

  1. Fotokopi ijazah  S-1/D-IV yang telah  dilegalisasi  oleh Perguruan  Tinggi yang mengeluarkan  ijazah,  kopertis  atau  Dinas  Pendidikan  provinsi/kabupaten/kota. Bagi  guru yang  memiliki  ijazah S-1/D-IV   dari luar  negeri  melampirkan surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti.
  2. Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir.

– Bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama

–  Bagi guru honor di sekolah negeri SK Pengangkatan Sebagai GTT dari Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan.

SK tersebut dilegalisasi oleh:

  • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri;
  • Ketua Yayasan bagi guru GTY.

 

3. Fotokopi  SK mengajar   atau SK Pembagian  Tugas Mengajar  dua tahun terakhir.

4. Surat  ijin  dari  kepala   sekolah   atau  ketua  yayasan   untuk  menjadi   peserta   PPG tahun  2019.

5. Surat keterangan  sehat dari dokter pemerintah.

6. Surat keterangan  bebas NAPZA  dari BNN,  atau yang berwenang.

7. Surat keterangan  berkelakuan  baik dari kepolisian.

8. Surat pernyataan  bahwa  berkas/dokumen   yang  diserahkan  adalah benar  dan dapat dipertanggungjawabkan  keabsahannya.

 

 

Berkas dibuat rangkap 2, dimasukkan ke dalam map snelheter kertas dengan ketentuan warna :

 

  • Jenjang TK : warna Hijau
  • Jenjang SD : warna merah
  • Jenjang SMP : warna biru

 

Untuk selanjutnya berkas dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek di Bidang Pembinaan PTK (Tendik) sebelum tanggal 19 Oktober 2018

 

Berkas disusun sesuai checklist

 

Apabila ada pertanyaan bisa ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek di Bidang Pembinaan PTK (Tendik) pada jam kerja.

untuk GTT di Sekolah Negeri, dimohon dicermati persyaratannya.

Untuk GTT di Sekolah Negeri yang belum punya SK Pengangkatan sebagai GTT oleh Kepala Dinas Pendidikan selama 2 tahun berturut – turut, tidak perlu melakukan pemberkasan

Catatan tambahan :

1. Peserta menggunakan SK pengangkatan paling terakhir pengangkatan tahun 2015
2. Peserta yg lolos tahun 2017 dan tidak terploting di tahap I, II dan III tdk perlu mengumpulkan berkas lg tetapi harus konfirmasi kesediaan
3. Peserta yg sudah mengkonfirmasi kesediaan tetapi tidak berangkat tidak bisa menjadi peserta 2019
4. Peserta tahun 2017 dan peserta 2018 untuk pemberkasan NAPZA DAN SKCK bisa dipenuhi apabila sudah benar2 terpanggil menjadi peserta tahap 1 tahun 2019 (diserahkan langsung ke LPTK)

DOKUMEN SAKIP DISDIKPORA KABUPATEN TRENGGALEK 2018


PRAKATA 

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas adalah :

  1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
  2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
  3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
  4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

  1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting selanjutnya.

  1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.

  1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya.

  1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah  sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya.

  1. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

  1. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Dokumen SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

1. Renstra Disdikpora Tahun 2016-2021

2. Rencana Kerja Disdikpora Tahun 2018

3. Laporan Kinerja Tahun 2017

 

 

PENGAJUAN NUPTK BARU

diinformasikan kepada Bapak Ibu Guru yang mengajukan NUPTK baru melalui Dapodik, dimohon untuk Scan SK Pengangkatan sebagai Guru di Scan Mulai awal sampai terakhir. bukan cuma 1 tahun dan bukan difoto, tetapi di SCAN.

untuk SK Pembagian Tugas Mengajar, juga di SCAN.

begitu juga IJASAH, di SCAN.

BUKAN DIFOTO.

untuk selanjutnya apabila masih diketemukan file lampiran dalam bentuk FOTO dan  SK Pengangkatan hanya 1 Tahun maka akan kami tolak untuk dibenahi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan

DAFTAR PESERTA PRE TEST PPG 2018

berikut adalah daftar nama peserta pretest PPG 2018

untuk jadwal dan surat pengantar bisa diunduh di app.simpkb.id menggunakan akun masing guru/peserta

untuk peserta yang SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK tidak perlu datang untuk ikut Pretest PPG

mohon diinformasikan juga kepada rekan guru yang lain

terima kasih

 

PESERTA PPG 2018 UP

PEMBERKASAN PPG 2018

berikut kami sampaikan calon peserta PPG 2018.
 
bagi peserta yang lulus pretest PPG tetapi tidak memenuhi salah 1 persyaratan (belum punya NUPTK, GTT di sekolah Negeri, dsb) tidak perlu mengirim berkas.
 
di file telah kami persiapkan COVER, CHECKLIST, PAKTA INTEGRITAS. silahkan di edit dengan mengisi sesuai permintaan.
 
untuk cover, pada sisi kanan atas silahkan diisi nomer urut sesuai daftar excel yang telah disediakan.
 
berkas disusun sesuai checklist dan dimasukkan ke dalam map snelhecter kertas dengan ketentuan warna :
1. Jenjang TK : HIJAU
2. Jenjang SD : MERAH
3. Jenjang SMP : BIRU
 
berkas dibuat rangkap 2.
1 asli
1 copy an
 
untuk materai di PAKTA INTEGRITAS cukup 1 saja yang asli. untuk berkas yang 1 cukup copiannya saja.
 
untuk peserta yang lulus pretest PPG dan sudah punya NUPTK, tetapi di daftar excel tercantum belum punya NUPTK, silahkan melakukan pemberkasan dengan melampirkan INFO GTK dan status NUPTK nya. dengan ketentuan persyaratan peserta dan administrasi yang lain sudah terpenuhi
 
semua berkas FC wajib dilegalisir sesuai dengan ketentuan
 
berkas dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di BIdang Pembinaan PTK paling lambat tanggal 2 Februari 2018
Terima Kasih

PESERTA POSTEST DIKLAT PKB APBD DAN MANDIRI TAHUN 2017

berikut daftar peserta postest dari dana APBD dan MANDIRI

dilaksanakan pada : 16 – 18 November 2017

untuk TUK ada di 2 tempat yaitu :

1. SMAN 2 TRENGGALEK

2. SMKN 2 TRENGGALEK

mohon dilihat dengan seksama.jangan sampai tertukar antara SMAN 2 TRENGGALEK dan SMKN 2 TRENGGALEK

dan juga TANGGAL PELAKSANAAN dan SESI UJIAN.
dimohon datang ke TUK masing masing 30 menit sebelum pelaksanaan

untuk daftar pesertanya bisa dilihat di bawah ini atau bisa juga dilihat di laman facebook ketenagaan trenggalek

 

PESERTA POSTEST APBD DAN MANDIRI